Otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah. PENDAHULUAN Sebelum menganalisis lebih lanjut tentang pemekaran daerah, akan lebih baik jika diketahui terlebih dahulu makna dari istilah pemekaran daerah tersebut. Otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan beberapa evaluasi otonomi daerah saat upacara peringatan ke-23 Hari Otonomi Daerah tahun 2019 di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (25/4/2019). Politik otonomi daerah memangotonomi, kemandirian daerah terindikasi jika secara proprosional terjadi peningkatan pada pendapatan asli daerah mengimbangi besaran dana transfer pusat (DBH, DAU dan DAK). B. Terdapat dua nilai dasar yang. com - 04/03/2022, 01:00 WIB. Perjalanan sistem otonomi daerah tidak terjadi begitu saja, namun sudah berjalan dalam waktu yang sangat lama. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. sebagai daerah otonom. Sementara mayoritas masyarakat lokal tetap menjadi obyek kebijakan. Prinsip otonomi seluas-luasnya memiliki maksud dimana setiap daerah mendapat kewenangan dalam mengatur hal pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakatnya. 244. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan terkait Otonomi Daerah secara lebih lanjut itu akan di-bahas dalam dua kali penerbitan Media BPP yaitu pada edisi kali ini dan Agustus 2017 mendatang. com I. Sementara sejak UU No. Sedangkan menurut Bastian (2006), terdapat beberapa indikator keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, antara lain yaitu sebagai berikut: Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah riil, sehingga pendapatan per kapita akan terdorong. PENJELASAN UMUM : 1. Penyelenggaran otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensii dan keanekaragaman daerah. Ironisnya ketergantungan fiskal terhadap pusat justru lebih parah terjadi pada pemerintah daerah kota/kabupaten. Rakyat melalui wakil mereka (Dewan Perwa-kilan Rakyat Daerah), turut serta dalam penyelenggara peme-rintahan, berdasarkan otonomi daerah yang dibangun dalam sistem pemerintahan desentralisasi. Pertimbangannya adalah bahwa daerah kabupaten dan kota lebih langsung berhubungan dengan masyarakat. Otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah? Kabupaten atau kota; Ibu kota; Kecamatan; Provinsi; Kelurahan; Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: A. com Menurut undang-undang tersebut, daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota merupakan daerah otonom. 22 Tahun 1999 (bandingkan dengan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. Prinsip otonomi daerah adalah: Prinsip Otonomi Seluas-Luasnya. Lihat Foto. Makalah Otonomi Daerah dalam Federasi bab pendahuluan latar belakang masalah negara indonesia adalah negara yang menganut bentuk negara kesatuan namun hal ini. Masing-masing daerah memiliki karakteristik geografis, demografis, ekonomi, dan budaya yang berbeda. semangat otonomi daerah yang lebih besar ini dimulai dengan perubahan 7 Abdul Gaffar Karim. PENDAHULUAN Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca reformasi 1998. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah waktunya kurang tepat. Otonomi daerah adalah salah satu agenda utama reformasi yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi-politik antara pemerintah pusat dan daerah. Berikut ini beberapa hal yang menjadi landasan hukum dari otonomi daerah: Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2, terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 sampai 7, Pasal 18 A ayat 1 dan 2, serta Pasal 18 B ayat 1 dan 2. Pada saat ini masih banyak usulan pemekaran daerah yang masuk melalui Kementerian Dalam Negeri maupun DPR-RI dan DPD-RI. Sekalipun demikia, kenyataan membuktikan bahwa cita tersebut masih jauh dalam realisasinya. Jogjakarta: Pustaka Pelajar Hal 42-44 . Pelaksanaan otonomi daerah di lapangan diakui lebih pada aspek politik ketimbang aspek ekonomi. kelurahan 2. kabupaten atau kota c. JAKARTA - Otonomi Daerah berjalan sesuai dengan Undang-Undang (UU) dan aturan yang berlaku. Selain itu, terdapat prinsip lain dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam bahasa Yunani berasal dari kata autos artinya diri mereka sendiri dan namos artinya hukum atau aturan. Peningkatan pelayanan publik: Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada. Pertama, aspek ekonomi daerah. 1 Otonomi Daerah di Era Penjajahan Belanda. Otonomi daerah dan permasalahannya telah menjadi wacana yang berkembang seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Asal katanya autos (sendiri) dan nomos (keturunan). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Otonomi Daerah belumlah terwujud sebagaimana yang diharapkan. 81. 13. untuk memperluas otonomi daerah, dan pada beberapa kasus sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik. Bagaimana mewujudkan good governance dalam konteks otonomi daerah ? 2. 4 Asas-asas Otonomi Daerah Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat otonomi daerah, Pemerintah harus menggunakan beberapa asas. Karena sering kali pemerintah pusat memang luput pada beberapa daerah sehingga pembangunan yang ada tidak merata. MAKALAH POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. ” Lebih lanjut Butir 1c Penjelasan UU No. kecamatan d. masyarakat daerah yang lebih menuntut hak dan kewenangan dari pada memikirkan tentang kewajiban. PADA kolom opini harian umum Kompas , 28 April 2000, Bung Syamsudin Haris menurunkan sebuah artikel dengan judul `Paradigma Baru Otonomi Daerah`. net. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai polemik pertanahan dengan otonomi khusus di D. 6 Sistem Pemerintahan Daerah ⚫ 1. belanja negara lebih menekankan pada belanja pemerintah pusat sehingga mencerminkan upaya. Kemudian pada 1922 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru mengenai administrasi. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang No. pajak daerah. Dalam fungsi ini Peraturan Daerah tunduk pada asas peraturan perundang – undangan dimanaotonom dan berlakunya desentralisasi fiskal mendorong pemerintah daerah untuk lebih leluasa dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki. 1. Bahkan kalau ditelaah lebih lanjut, sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 lalu, telah terjadi pelimpahan Tujuan otonomi daerah tertuang pada UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3. A A A. melaksanakan kebijakan publik c. kabupaten atau kota c. Di era penjajahan kolonial Belanda, di wilayah Indonesia sudah diterapkan sistem otonomi daerah melalui Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie (Peraturan tentang administrasi Negara Hindia Belanda) sekitar tahun 1870-an. daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Mamuju tahun 2005 s. Mengutip dari Buku Harmonisasi antara Pusat dan Daerah, otonomi daerah pada hakikatnya diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang. Jenis urusan dan wewenang yang dijadikan urusan rumah tangga daerah belum ditetapkan secara rinci. Di satu sisi ada masyarakat yang pasif dan pesimis terhadap keberhasilan kebijakan otonomi daerah, mengingat pengalaman-pengalaman pelaksanaan otonomi daerah pada masa lalu. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah . Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas-asas tersebut antara lain adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. . Partisipasi rakyat dibungkam, sehingga demo-krasi hanya menjadi retorika penguasa tanpa pernah mewujud dilapangan. Pemekaran wilayah seharusnya menjadi solusi atas suatu permasalahan yang dihadapi, bukannya justru menambah masalah atau menciptakan masalah baru. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Dr. dengan Indonesia bagian timur atau antara daerah di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa. 30 April 1999. Di satu sisi ada masyarakat yang pasif dan pesimis terhadap keberhasilan kebijakan otonomi daerah, mengingat pengalaman- 5 Ginanjar Kartasasmita, , 1996, Pembangunan Untuk. 36 Otonomi Daerah Di unduh dari : Bukupaket. Pada pelaksanaannya adanya Otonomi Daerah ini diharapkan dapat memperbaiki kesejaheraan rakyat yang ada di daerah dan membuat daerah bisa lebih fokus lagi dalam mengembangkan potensi daerah yang ada. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. berdasarkan Asas Otonomi. (Syamsudin Haris 2007:52) Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, Desentralisasi. Kelompok. 32 Tahun 2004, maka pembentukan Perda adalah untuk :. Di Indonesia, sentralisasi banyak digunakan dalam pemerintahan lama sebelum adanya otonomi daerah. Dasar pemikiran : Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah", oleh karena dalam Undang-undang ini diatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom dan pokok-pokok. manajer pada level yang lebih rendah di lingkungan pemerintahan adalah dimak-sudkan untuk mendekatkan tangan pemerintah kepada publiknya. Hal ini dapat dimaklumi ketika itu dengan berkembangnya euforia politik masyarakat di tahun 1999. Bagaimana mengupayakan sistem. Judul Buku : Otonomi dan Pembangunan Daerah Penulis : Mudrajat Kuncoro, Ph. Pengertian Desentralisasi – Tujuan, Bentuk, Ciri, Dasar Hukum, Dampak, Para Ahli : Desentralisasi ialah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk dapat mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan juga aspirasi dari. Untuk lebih detailnya mengenai pengertian otonomi daerah, tujuan hingga prinsip, dan dasar hukumnya. Indonesia tak akan mempunyai Daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. TEORI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH . Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah. Kemudian pada masa orde baru, dikeluarkannya UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Ini merupakan factor psikologis. Jenis transfer ini lebih sejalan dengan konsep otonomi daerah karena memberikan diskresi atas . Kata Kunci : Otonomi Daerah,. kemiskinan yang sebenarnya sebagai sumber disintegrasi pada masa itu. Artinya, meskipun kesempatan untuk melaksanakan otonomi dititikberatkan pada kabupaten/kota, namun pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan-pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota. Hal ini penting dirumuskan karena 70 persen daerah otonom yang terbentuk sejak 1999 hingga 2009 dinilai gagal mencapai tujuan. Kabupaten atau kota Dilansir dari Encyclopedia Britannica, otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah kabupaten atau kota. Hasyim dan Siti Ruhama Mardhatillah, “Asas Otonomi Daerah dalam Penegakan Hukum terhadap Izin Lingkungan” Jurnal Bina Hukum Lingkungan Volume 5 Nomor 1 (Oktober, 2020), hal. Penekanan Otonomi daerah di Indonesia dititikberatkan pada Daerah Tingkat II. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu. Hal ini. Agus Santoso Agar ditulis: Nama, alamat, no telp, faks, dan email instansi (kalo ada) serta email pribadi. , sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi harus bertanggung jawab penuh atas berbagai. c. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Dalam artikel ini, kami akan mengupas lebih dalam tentang penjelasan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dinamika yang terkait. Dewan‐dewan. 1) Provinsi/ibu kota negara. Kita hanya bisa melakukan komparasi (perbandingan) dengan negara lain. Pada harga Rp800,00 jumlah permintaan 80 unit dan jumlah penawaran 10 unit sehingga terjadi gap antara jumlah permintaan dan penawaran sebesar 70 unit B. pemerintah daerah, tetapi pada konteks yang lebih luas, yaitu relasi negara dan masyarakat, maka akan terlihat bahwa hampir semua tujuan desentralisasi dan otonomi daerah bermuara pada pengaturan meka-nisme hubungan antara negara. Jadi, otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri. otonomi bertanggung jawab * 26. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari. daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat bedasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. -----, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. 6 Sesuai isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal menimbang, huruf a disebutkan. Ketiga aspek kata kunci yang ada di dalam otonomi daerah menurut definisi meliputi hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom. 154. 1. Setelah mengalami uji coba selama kurang lebih dua tahun dengan segala kelebihan dan kekurangannya, maka paradigma baru otonomi daerah resmi dijalankan 1 Januari 2001. . meningkatkan kualitan kebijakan. Tuntutan terhadap otonomi daerah yang seluas-luasnya tersebut, berangkat dari pengalaman masa lalu IndonesiaUU No. politik di Indonesia. Dalam bahasa Yunani, otonomi. Create a free Academia. kelurahan 2. “ Administrasi Pemerintahan Daerah (Wujud Pemerintahan Demokrasi Dalam Otonomi Daerah)”, Jurnal Meraja, Vol. If both indicators are not met in. Question from @Arikaanandaaa - Sekolah. 2. Pada prinsipnya, apa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk bisa mengatur dan mengurusi semua kepentingan masyarakat secara mandiri, berdasarkan aspirasi masyarakat. Kabupaten atau kota menurut saya ini yang paling benar, karena kalau dibandingkan dengan pilihan yang lain, ini jawaban yang paling pas tepat, dan akurat. Undangan, Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat berbagai bagian dan unsur pelaksanaan otonomi, dan setiap daerah otonom berkewajiban menjalankan fungsi dan prinsip otonomi daerah agar pelaksanaannya dapat berorientasi pada tujuan yang sebenarnya, yaitu kesejahteraan. Istilah Otonomi Daerah Istilah otonomi sendiri berasal dari Bahasa yunani, yaitu auto yang berarti sendiri dan nomous yang berarti hukun atau peraturan. Berikut lima prinsip otonomi daerah: 1. Hingga pada tahun 2012 terdapat 529 daerah otonom yang terdiri dari 34 Provinsi, 402 Kabupaten, dan 93 kota. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan kontibusi negara sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Edisi Desember 2018. Dalam kajian ini, kinerja pemerintah Kota Bandung difokuskan pada kinerja organisasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalamDALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (STUDI DI TIGA DAERAH DI PROPINSI SUMATERA BARAT)1 FRENADIN ADEGUSTARA, SYOFIARTI, TITIN FATIMAH Kampus Unand Limau Manis Padang Sumatera Barat. khususnya di daerah Apau Kayan, di era pemberlakuan otonomi daerah. Otonomi Daerah tidak menjadikan daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya Prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah (1)Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan mementingkan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. pengambilan keputusan etis yang lebih bermanfaat bagi negara dan masyarakat. merumuskan kebijakan publik b. Tujuan dari penerapannya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pelaksanaan OTODA. com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, masih banyak daerah yang hingga kini keuangannya bergantung kepada pemerintah pusat. Secara harfiah, istilah otonomi bisa dikatakan sebagai daerah. Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika, terdiri dari ribuanImplikasi Otonomi Daerah di bidang Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya dan Hukum Sebagian kalangan menilai bahwa kebijakan Otonomi Daerah di bawah UU 23 Tahun 2014 merupakan salah. ★ Latihan Soal SMA IPS Ekonomi. Sedangkan aspek yang. Kasus korupsi oleh kepada daerah pemekaran yang terbaru terungkap April lalu. Pelaksanaan otonomi tersebut adalah dengan menyerahkan sebagaian besar urusan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah daerah tingkat I kepada Pemerintah daerah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan. Melansir e-book, tujuan dari otonomi daerah antara lain: Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Kata kunci : kebijakan, pajak daerah, otonomi daerah Pendahuluan Pemberian otonomi kepada daerah di sam-ping dalam rangka. com - Otonomi secara harafiah bisa dikatakan sebagai daerah. Di satu sisi ada masyarakat yang pasif dan pesimis terhadap keberhasilan kebijakan otonomi daerah, mengingat pengalaman-pengalaman pelaksanaan otonomi daerah pada masa. 2 Lihat jawaban IklanSetelah kurang lebih 4 tahun otonomi daerah diberlakukan, dampak yang terlihat adalah muncul dua kelompok masyarakat yang berbeda pandangan tentang otonomi daerah. Birokrasi daerah yang selama ini tergantung kepada pemerintah pusat bagi dana pembangunan daerah, pada masa otonomi daerah dituntut lebih mampu membaca peluang pasar bagi kepentingan pembangunan ekonomi daerah. Padahal, level kota/kabupaten inilah titik berat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diletakkan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah. kesempatan pada daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. . Dengan dilaksanakannya otonomi daerahera baru dalam otonomi daerah di Indonesia. 2. sebenarnya jangan berpangku tangan dalam ketidakpastian ini tetapi harus proaktif dan berinisiatif memanfaatkan peluang yang ada (yakni Otonomi Daerah menurut versi UU. Tujuan otonomi daerah membantu daerah lebih mudah untuk berkembang. Skenario pembangunan nasional harus back to basic yaitu dititikberatkan pada sektor pertanian lebih dahulu, jangan ke industri broad based, apalagi high. nomi daerah, meskipun kurikulum itu ditujukan untuk mencapai tujuan nasio-Seiring berkembangnya praktik ketatanegaraan dalam bidang pemerintahan daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah terdapat beberapa daerah yang diberikan kekhususan atau keistimewaan yang kemudian membedakan daerah tersebut dengan daerah lainnya. Selama kurun waktu dua tahun terakhir ini, penyeleng-garaan desentralisasi dan otonomi di Indonesia berlangsung dalam dinamika yang begitu tinggi. Hakekat otonomi daerah adalah adanya kewenangan yang lebih besar dalam pengurusan maupun pengelolaan daerah termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan, yang telah melaksanakan kajian berupa telaahan isu-isu strategis di bidang Desen-tralisasi dan Otonomi Daerah. menegaskan bahwa otonomi daerah dititikberatkan pada daerah tingkat II. b. Penyelenggaraan otonomi daerah oleh. Konsep Otonomi Daerah. Mereka juga bisa mengeluarkan keputusan dan kebijakan. Kompas. 3. a. 4. Dari perspektif kewilayahan, terminologi „pemekaran‟ menurut Prof. akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Abstract. Dampaknya terhadapCita-cita untuk memberikan otonomi secara lebih luas kepada daerah-daerah yang dianggap mampu untuk memaksimalkannya, sudah dipikirkan dan direalisasikan sejak negara ini mulai dibentuk. Berdasarkan data tersebut maka dampak APBN untuk masyarakat adalah. 3) Kecamatan. Ciri-ciri dari asas ini sangat mencolok yaitu pemusatan kekuasaan di pusat, yang mengurusnya adalah pemerintah pusat.